Fayakhun Andriadi: Wilayah Perbatasan Harus Diperhatikan Oleh Negara! Bagian III

Ini bagian terakhir dari tulisan Fayakhun Andriadi tentang wilayah perbatasan yang harus di “bangun”. Wilayah perbatasan darat merupakan wilayah terdepan yang berhadapan langsung dengan negara tetangga. Hubungan kedua negara mengaitkan kepentingan antara masing-masing negara yang bisa mendatangkan manfaat sekaligus ancaman. Akses wilayah yang jauh dari pusat memungkinkan negara tetangga memanfaatkan sumber daya dan potensi wilayah perbatasan secara ilegal. Pengawasan pemerintah diperlukan untuk mengendalikan aktivitas pemanfaatan tersebut tidak merugikan kepentingan bangsa.

Kondisi sosial dan budaya wilayah perbatasan yang berbeda-beda membuat sistem pembinaan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat. Distribusi kesejahteraan disesuaikan dengan kondisi daerah dan opini kemakmuran masing-masing wilayah. Wilayah-wilayah yang terindikasi dalam ancaman memperoleh prioritas pembinaan, khususnya wilayah yang memiliki sumber kekayaan alam potensial. Konsep pembangunan wilayah perbatasan harus memadukan kebutuhan sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Pembangunan wilayah perbatasan dimasukkan dalam kerangka pembangunan nasional yang didukung oleh kebijakan politik. Sistem pembangunan nasional akan menyatukan kebijakan pusat dan daerah dalam kepentingan bersama. Penguatan kendali pemerintah dalam menata sistem otonomi daerah memberi peluang bagi pemerintah daerah dalam mengotimalkan potensi daerahnya.

Di satu sisi, infrastruktur daerah perbatasan belum mendukung percepatan pembangunan. Di sisi lain, wilayah tersebut merupakan koridor kedaulatan NKRI. Dilema ini membutuhkan solusi strategis dengan memadukan seluruh potensi sosial, politik dan budaya untuk mendukung pembangunan di wilayah tersebut. Hal itu bisa dilakukan dengan mengeluarkan produk regulasi yang berpihak pada kepentingan bangsa. Stabilitas kehidupan masyarakat memudahkan upaya pengamanan dan ketertiban dilayah perbatasan. Godaan negara tetangga yang menjanjikan fasilitas ekonomi dibatasi dengan konsistensi prosedural dalam tatanan bernegara.

Secara umum, pembangunan masyarakat perbatasan bertumpu pada peningkatan kualitas ekonomi dan perlindungan dari berbagai ancaman. Atas dasart itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut:

1.      Memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan potensi yang sesuai dengan kondisi daerah

2.        Memadukan seluruh kepentingan yang terkait dengan pembangunan wilayah perbatasa. Pihak pemerintah dan swasta bekerja sama mencari solusi persoalan dengan melibatkan opini masyarakat.

3.       Memacu perkembangan infrastruktur agar tidak membatasi komunikasi internal dengan pemerintah daerah dan pusat. Kurangnya infrastruktur menutup kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

4.      Meningkatkan sistem pengawasan terhadap aktivitas pihak luar, swasta dan birokrat dalam negeri yang merugikan kepentingan masyarakat.

5.      Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam tata pengelolaan sumber daya alam. Sehingga kualitas pengolahan sumber kekayaan alam lebih bermutu dan memiliki nilai jual tinggi.

6.      Memadukan pemanfaatan ruang dan sarana serta prasarana daerah yang menjadi pusat pelayanan administrasi lintas batas negara. Memadukan konsepsi penanganan perbatasan darat dan laut dalam kebijakan yang komprehensif. Kebijakan itu bersandar pada aspek filosofis, yuridis, politis, sosial, ekonomi, kultural, dan didukung aspek teknis teknologi yang memadai.

7.       Memadukan kebijakan konferehensif pembangunan wilayah perbatasan dengan menyerahkan pengelolaan pada Badan atau institusi yang memiliki otoritas  di tingkat pusat dan unsur pelaksana unit di tingkat daerah yang dikoordinir oleh seorang menteri koordinator.

8.       Menyusun regulasi tentang wilayah negara yang menjadi landasan operasional yang dibutuhkan da;am pengelolaan perbatasan secara sistemik, komprehensif dan strruktural.

Sebuah negara mensyaratkan adanya wilayah dengan batas teritorial yang jelas. Negara juga membutuhkan pengakuan negara lain agar batasan-batasan teritorial tidak menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik. Persyaratan dan pengakuan tersebut belum sepenuhnya terpenuhi di tengah sengketa perbatasan yang selalu mengancam kehidupan masyarakat dan kedaulatan bangsa.

Upaya diplomasi terus dilakukan oleh pemerintah, meski seringkali menemui jalan buntu. Globalisasi telah menghubungkan berbagai kepentingan sosial, politik maupun ekonomi yang melintas batas wilayah. Lemahnya sistem pengawasan dan dukungan anggaran pertahanan menambah besar kemungkinan pemanfaatan sumber dan potensi wilayah perbatasan dieksploitasi negara lain. Krisis ekonomi turut mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kalkulasi bisnis lebih diterima dari sekedar berusaha mempertahankan jati diri kebangsaan, kedaulatan dan nasionalisme.

Di balik sumber kekayaan alam yang berlimpah, masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi daerah. Tawaran negara lain untuk menata dan mengelola kekayaan sulit untuk ditolak. Kompensasi penghasilan yang layak membuat masyarakat membuka pintu perbatasan dan kedaulatan mereka untuk dieksplotasi. Meski demikian, keuntungan berlimpah justru lebih besar diperoleh negara lain.

Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan darat patut menjadi perhatian utama. Selain meneguhkan prinsip-prinsip ideologis Pancasila, UUD 1945 dan keutuhan NKRI, juga bisa menghasilkan manfaat ekonomis dari serangkaian perjanjian kerja sama yang diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Peningkatan sumber daya manusia juga menjadi prioritas utama agar pengelolaan sumber daya alam tidak harus bergantung kepada pihak luar. Hal ini juga akan memperteguh kedaulatan dan kemandirian bangsa.